BUKU I: Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

SUBJEK HUKUM DAN AMWAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan :

1. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukanoleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yangberbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangkamemenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidakkomersial menurut prinsip syariah.

2. Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, ataubadan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadanhukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukunghak dan kewajiban.

3. Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

4. Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

5. Pewalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla.

6. Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwalla.

8. Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

9. Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

10. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

11. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.

12. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

13. Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

14. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

15. Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

16. Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

17. Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

18. Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.

19. Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

20. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

21. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

 

BAB II

SUBYEK HUKUM

Bagian Pertama

Kecakapan Hukum

Pasal 2

 (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

(2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.

(2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

 

Bagian Kedua

Pewalian

Pasal 4

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.

Pasal 5

(1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.